Belanja Negara pada Konvergensi Wilayah: Efektifkah?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN perekonomian banyak dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pengerjaan nasional, oleh sebab itu mencerminkan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi kemudian kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara tumbuh dalam ASEAN, telah terjadi berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di area melawan 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan data bahwa dunia usaha Indonesia berhasil berkembang sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di tempat triwulan kedua 2024 perkembangan ekonomi mencapai 5,05% (yoy).
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil di tempat Tengah berbagai gejolak sektor ekonomi dunia, tantangan lain muncul pada bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang dimaksud tampak jelas ketika sumbangan dunia usaha nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang menyumbang lebih banyak dari 57% dari total Barang Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara masih tertinggal berjauhan di hal kontribusi terhadap Ekonomi Nasional kemudian mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang tersebut sangat tambahan rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya serta penanaman modal yang dimaksud cenderung terpusat di dalam sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional pada wilayah tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang dimaksud dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor sektor ekonomi yang digunakan berbeda di suatu negara, yakni sektor modern yang digunakan tumbuh pesat dalam pusat-pusat pertumbuhan dunia usaha lalu sektor tradisional yang stagnan di area area tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori perekonomian Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar lalu layanan masyarakat seperti institusi belajar juga kebugaran dapat meningkatkan permintaan agregat lalu memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran di tempat sektor-sektor tersbeut diyakini tak cuma dapat meningkatkan lapangan kerja kemudian produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang dimaksud menggerakkan pengerjaan dunia usaha yang lebih banyak merata pada seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan sektor ekonomi yang digunakan stabil dapat disertai dengan peningkatan pembagian merata kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi dalam Indonesia
Konvergensi adalah proses di dalam mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro kemudian Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, di tempat mana wilayah yang dimaksud tertinggal mencoba untuk mengejar tempat yang dimaksud kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model peningkatan perekonomian neoklasik yang tersebut menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, serta konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat bertambah lebih besar cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.



