JAKARTA – Menteri Koordinator Area Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga banyak triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog dapat menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau hitungan pasti dari anggaran yang dimaksud ditekan tersebut.
“Sekarang anda tidak ada tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang tersebut dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Sektor Wisata serta Kondisi Keuangan Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu sanggup menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah keseluruhan item atau komoditas yang digunakan tersedia di area e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang digunakan telah melakukan registrasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan lapangan usaha berdasarkan total item yang dimaksud terdaftar dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu bidang policy yang digunakan nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog lalu kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu tidak hitungan yang dimaksud kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada dapat bikin sektor policy kita’ jadi item apa sekadar dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang mana kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market di dalam di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi mobile belanja online milik pemerintah sanggup menjaga dari perbuatan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa saja dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali biaya mampu terpantau. Sehingga, pihak tertentu tak dapat melakukan kecurangan yang tersebut merugikan negara.
