JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, lalu DPRD (MD3) kembali muncul menjauhi pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang tersebut menjadi sorotan terkait pembaharuan yang mana mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah dilakukan mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan untuk partai kebijakan pemerintah pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang tersebut kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah memverifikasi bukan ada rencana pembaharuan UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah mempunyai niat yang baik. Salah satunya bersepakat apabila UU MD3 tetap memperlihatkan digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tidak ada ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk perihal MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan masih sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
