JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang dimaksud tidaklah mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung memohonkan Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang digunakan diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per kegiatan paling lambat tanggal 12 September 2024,” kata beliau di Raker dengan Kementerian Pengembangan Usaha BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di rapat menjabarkan dengan tidaklah adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja pemerintahan yang mana akan terkoreksi. Misalnnya target menarik pembangunan ekonomi sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu sanggup ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang digunakan dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan mengungkapkan pihaknya akan melakukan review ulang melawan target-target yang mana besar serta disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang digunakan dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang tersebut ada ini, kami akan mereview ulang, juga masih mencoba maksimal mungkin saja mencapai program-program pemerintah. Tentu yang kami komunikasikan adalah, penyerapan tenaga kerja yang tersebut terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Inisiatif Support Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, serta Proyek Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
