JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang dinilai penuh dengan konflik kemudian kekacauan.
Kondisi ini tidak ada lepas dari hasil Muktamar NU di dalam Lampung yang mana dijalankan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang dimaksud berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad pada acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang mana dilakukan dalam hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Selatan.
Acara ini menghadirkan banyak tokoh senior NU, di dalam antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, juga KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota 1965.
“Kisruh yang digunakan kita saksikan di tubuh NU pada waktu ini adalah barang dari Muktamar Lampung yang digunakan penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang disebutkan menciptakan ketidakstabilan di organisasi, sehingga wajar apabila NU pada masa kini penuh dengan konflik kemudian kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU lalu hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh Tim 5 juga Tim 9 yang digunakan bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di kebijakan pemerintah kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi urusan politik NU seharusnya masih pada koridor yang dimaksud sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah pergerakan NU yang dimaksud dinilai telah dilakukan melenceng dari khittah yang seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU saat ini tampak tiada fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang digunakan menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang dimaksud seharusnya bisa jadi dihindari,” kata Dr. Hikam.
