JAKARTA – Selain aksi demo penolakan Undang-undang pemilihan gubernur oleh Baleg DPR RI dalam beberapa tiktik penting dalam Jakarta, terdeksi email DPR RI diretas, pagi ini ribuan email dengan arahan perlawanan tersebar serentak ke seluruh redaksi media nasional.
Bahkan ada beberapa orang yang melaporkan telah lama mendapatkan email yang disebutkan yang mana dikirim dari server resmi DPR RI, memuat kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan gubernur yang tersebut baru semata disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hingga berita ini ditayangkan, identitas pihak yang tersebut bertanggung jawab melawan serangan ini masih belum diketahui.
Namun yang mana pasti, peretasan ini berhasil mengirimkan ribuan email ke berbagai alamat, termasuk seluruh redaksi media nasional yang mana menerimanya secara serentak pada pagi hari ini.
Pesan yang disebutkan mengundang penduduk Indonesia untuk bersatu melawan apa yang dimaksud dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi juga konstitusi.
Pesan pada email yang disebutkan menegaskan bahwa tindakan DPR tidaklah berpihak pada kepentingan rakyat, lalu menyerukan seluruh rakyat untuk bersuara melawan kebijakan yang dianggap merugikan dan juga mematikan demokrasi.
Selain itu, peretas juga mengancam akan membocorkan lebih banyak sejumlah informasi sensitif jikalau tuntutan merekan bukan dipenuhi, menambah ketegangan pada berada dalam situasi urusan politik yang tersebut semakin memanas.
Hingga ketika ini, pihak DPR RI masih belum memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Investigasi terhadap peretasan yang dimaksud sedang berlangsung, sementara masyarakat mengawaitu tanggapan resmi dari lembaga legislatif tersebut. Adapun isi email yang dimaksud yang digunakan berhasil pada capture oleh pasukan redaksi Inews. –
Siapa sangka pribadi mantan tukang kayu dari kota kecil di tempat Jawa bisa jadi memulai pembangunan lebih banyak dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan juga wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bidang usaha keluarga.
