JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengumumkan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) memang sebenarnya berhadapan dengan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang tersebut menyetujui draf RUU pemilihan gubernur yang disebutkan pada ketika rapat pengambilan tindakan tingkat I dengan Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang benar maunya Istana ini,” ujar Masinton usai hadir di rapat Baleg DPR pada Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton menyatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana berhadapan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang digunakan baru hanya diputuskan Mulai Pekan 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang digunakan perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh oleh sebab itu itu, PDIP akan mengikuti apa yang menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 dan juga 29 Agustus ini yang mana memenuhi ketentuan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
