JAKARTA – Terpuruknya sektor di negeri akibat besarnya beban pajak yang mana harus ditanggung oleh para pelaku usaha. Bukan sepenuhnya lantaran barang impor.
Kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah, sebab turunnya lapangan usaha di negeri berdampak secara luas pada keberadaan rakyat kecil lalu menengah baik konsumen maupun tenaga kerja.
Anggota Dewan terpilih 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan untuk menangkal banyaknya barang impor masuk ke Indonesia, yang pertama dijalankan adalah dengan menguatkan iklim usaha yang digunakan baik bagi sektor lapangan usaha di negeri.
“Beri kemudahan untuk para pelaku industri. Jangan dibebani macam-macam, jangan dibebani dengan biaya besar. Sehingga mampu memunculkan lapangan usaha kecil, menengah, yang dimaksud dapat menjadi pendukung sektor besar. Jika sektor kita kuat, harganya bersaing, kualitas bagus, tiada akan warga memilih item impor,” ujar BHS, dikutipkan hari terakhir pekan (20/8/2024).
Baca Juga: Badai PHK Industri Tekstil Belum Reda, 11 Ribu Orang Jadi Korban
Dia menyatakan skema untuk mempermudah sektor sektor telah lama diberlakukan oleh negara sektor seperti China serta bahkan negara-negara tetangga Indonesia seperti Vietnam, Thailand kemudian Malaysia. Mereka semua memperlakukan pelaku lapangan usaha dengan sangat baik.
“Pengusaha kita kalau masuk ke negara-negara tersebut, dikasih karpet merah. Sehingga pengusaha perusahaan kita lebih tinggi suka membuka usahanya di area negara-negara yang disebutkan lantaran kemudahan lalu beban biaya hemat dan juga didukung dengan infrastruktur yang dimaksud sangat baik,” ujarnya.
Kemudahan ini, lanjutnya, dimulai dengan hambatan perizinan yang tak berbayar juga cepat. Berbeda dengan di area Indonesia, seperti yang selama ini kerap dikeluhkan oleh para investor.
“Saat saya menjabat sebagai DPR, saya berkunjung ke China kemudian memasarkan perizinan di area Indonesia bisa jadi 3 jam, tetapi yang digunakan mewakili eksekutif dan juga beberapa Pengusaha pada China menyatakan tidak ada benar, Yang benar bisa jadi sampai 3 bulan atau bahkan 3 tahun, ledek mereka. Gimana saya gak malu? Mereka katakan dalam Cina perizinan hanya saja membutuhkan waktu 1 jam,” ujar dia.
BHS menyebutkan ada sejumlah beban biaya yang digunakan harus ditanggung oleh pelaku bisnis Indonesia, bahkan besarannya bisa saja meningkat seperti, PPh, PPN, PBB, PPnBC, Pajak Karyawan, Pajak Daerah, hingga PNBP.
