Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas disebut sebagai penduduk yang dimaksud paling keras menolak tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu bahkan tak hadir pada waktu PP Muhammadiyah mengadakan konferensi pers pada Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.
Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Juli 2024 berjudul Malapetaka Tambang Batu Bara, Busyro mewanti-wanti lalu mengingatkan koleganya jangan larut pada euforia kisah sukses pertambangan. Ketua Lingkup Hukum, Hak Asasi Manusia, kemudian Hikmah PP Muhammadiyah itu juga memohonkan koleganya agar mengkaji dampak kecacatan lingkungan akibat tambang batu bara.
“Saya mengingatkan agar Muhammadiyah berhati-hati di mana menjalankan tambang,” kata Busyro pada waktu ditemui Tempo ke kantor PP Muhammadiyah, Senin, 29 Juli 2024. Kritik yang dimaksud juga ia komunikasikan di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah sehari sebelumnya. Selama ini Busyro memang sebenarnya terlibat mengkritisi tawaran konsesi tambang batu bara untuk Muhammadiyah. Sejak beberapa bulan lalu, beliau bekerja mengoleksi kajian-kajian kemudaratan pertambangan.
Dalam rapat tertutup Konsolidasi Nasional Muhammadiyah tersebut, Busyro memaparkan contoh tempat yang tersebut menghadapi kerusakan ekologis akibat masifnya pertambangan, khususnya tambang berlabel proyek strategis nasional (PSN) yang membuat konflik agraria. Contoh yang dipaparkan Busyro adalah tambang andesit di dalam Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemudian konflik sosial yang tersebut dipicu rencana pengerjaan Rempang Eco-City dalam Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Suara Busyro senada dengan sikap 11 dari 35 pemimpin wilayah Muhammadiyah yang tersebut menyampaikan kritik. Wadah para ulama yang disebutkan menjadi kompetisi perdebatan walau ujung-ujungnya kalah pada pemungutan suara. Terlebih, bila merujuk pada rapat pleno 13 Juli lalu, hanya saja ada 3 dari 18 pemimpin pusat yang dimaksud menolak tawaran konsesi tambang.
Kepada Tempo, Busyro menunjukkan percakapan pada beberapa grup WhatsApp berisi kekecewaan para pengurus wilayah menghadapi sikap Muhammadiyah. Beberapa pengurus pada tempat bahkan menyatakan mundur dari organisasi, salah satunya adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah di dalam Berau, Kalimantan Timur, yang tersebut sedang berhadapan dengan lubang tambang.
Sebelum kebijakan menerima tambang diinformasikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, badan-badan di dalam di organisasi, diantaranya badan yang dipimpin oleh Busyro Muqoddas, sudah menciptakan lima rekomendasi agar pengurus pusat berhati-hati di mengambil kebijakan menerima izin tambang. Pasalnya, pertambangan batu bara berisiko menghancurkan lingkungan, mengakibatkan konflik agraria, juga bahkan berisiko melanggar hak asasi manusia.
SHINTA MAHARANI
Artikel ini disadur dari Disebut Paling Keras Menolak Izin Tambang, Apa Kata Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas?
