INFO NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Tanah Air (BNPT RI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Prestasi kali ini adalah kesebelas kalinya BNPT RI meraih WTP secara berturut-turut.
Sekretaris Utama BNPT menjelaskan prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran ke BNPT yang dimaksud telah terjadi melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara secara akuntabel transparan kemudian bisa jadi dipertanggungjawabkan.
“Hasil audit dari BPK dengan pemberian Opini WTP untuk BNPT yang dimaksud kesebelas kali ini, tidak hasil dari satu unit kerja tapi seluruh unit, seluruh keluarga besar BNPT yang sudah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang digunakan akuntabel transparan kemudian mampu di dalam pertanggungjawabkan,” ungkap Sestama BNPT pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berhadapan dengan Laporan Keuangan LKKL di Lingkungan AKN 1 Tahun 2023 dalam Auditorium BPK di dalam Ibukota Indonesia pada Kamis, 25 Ju;i 2024.
Bangbang juga mengingatkan agar prestasi WTP dapat terus dipertahankan sebagai komitmen BNPT untuk terus melakukan perbaikan kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang dimaksud ada di di LHP.
“Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan dan juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang tersebut ada di di LHP,” katanya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA, CertDa., CGCAE., GRCE., CFrA, CIISA., ChfA, menuturkan predikat opini WTP yang tersebut diberikan untuk kementerian/lembagadi lingkup pemerintahan merupakan indikator penting implementasi penerapan Good Governance yang dimaksud memberikan faedah signifikan untuk entitas kementerian/lembaga itu sendiri.
“Salah satu indikator Good Governance adalah opini hasil pemeriksaan keuangan. Opini hasil pemeriksaan yang dimaksud dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengupayakan pencapaian visi organisasi, meningkatkan citra entitas terhadap stakeholder dan juga berubah menjadi cermin akuntabilitas,” jelasnya.
Nyoman Adhi berpesan agar kementerian/lembaga yang mendapatkan WTP tidak ada berpuas diri begitu cuma akan prestasi tersebut. Namun, beliau berharap pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan terus ditingkatkan di tiap-tiap lembaga.
“WTP bukanlah tujuan akhir. Hal ini indikator kita telah Good Governance. Tetapi pengendalian internal kemudian kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga kemudian ditingkatkan,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Menkopolhukam, Kepala Badan Siber juga Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengapresiasi tugas pemeriksaan keuangan yang mana dilaksanakan BPK. Menurutnya, pemeriksaan keuangan oleh BKP akan berperan penting di meniadakan kemudian mempersempit ruang penyimpanan dan juga kecurangan di pengelolaan keuangan negara.
Selain BNPT, kementerian/lembaga lainnya yang dimaksud berada dibawah AKN 1 seperti Kemenko Polhukam, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber kemudian Sandi Negara, Komnas HAM, KPU, Basarnas, Bawaslu dan juga Bakamla mendapatkan opini WTP pada LHP melawan Laporan Keuangan tahun 2023 pada hari ini.(*)
Artikel ini disadur dari BNPT RI Raih Opini WTP Kesebelas Kalinya Secara Berturut-Turut
