JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Layanan Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan itu amatlah besar apabila meninjau kondisi yang mana penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita mencoba meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 kemudian 2025 ini, dibutuhkan bisnis yang dimaksud sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Diskusi (ISF) 2024 di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang dimaksud bukan cuma mempengaruhi ekonomi. Namun juga di upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang tersebut telah terjadi dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan juga memakan biaya yang dimaksud sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Tim penduduk miskin cenderung menjadi pihak yang dimaksud paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang dimaksud memiliki perkembangan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidaklah terlepas dari ancaman inovasi iklim lalu geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang tersebut sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Ekonomi Nasional ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun cuma menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN masih perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang mana pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di tempat ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal umum serta swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
