Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI
BADAN Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan Skala Harga Pengguna (IHK) pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi kali ini adalah deflasi yang digunakan ketujuh kalinya sejak Mei 2024 – September 2024 terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut, dengan hitungan 0,03% (Mei), 0,08% (Juni), 0,18% (Juli), 0,03% (Agustus), lalu 0,12% (September) dan juga Januari 2025 kembali tercatat deflasi sebesar 0,76%.
Deflasi Februari tahun ini terbilang sebagai sebuah fenomena yang mana anomali, mengingat terjadi satu bulan mendekati Ramadhan, di area mana tingkat konsumsi penduduk biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang mana juga mendekati Ramadhan, BPS justru mencatat terjadinya inflasi.
BPS menjelaskan, deflasi yang mana terjadi kali ini teristimewa disebabkan oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang terjadi pada Januari-Februari 2025. Alasan ini untuk membantah bahwa fenomena deflasi kali ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan sebab intervensi kebijakan pemerintah, yaitu diskon tarif listrik.
Diskon tarif listrik 50% yang tersebut diterapkan pemerintah pada Januari-Februari 2025 memberikan andil utama pada deflasi yang terjadi pada Indonesia, khususnya dikarenakan masuk di komponen nilai tukar yang diatur pemerintah. Artinya, diskon pada biaya yang mana diatur pemerintah, sebagaimana diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik, membantu menekan naiknya harga dalam kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau.
Namun secara teoretis, deflasi adalah kondisi penurunan nilai tukar barang/jasa di dalam satu periode tertentu. Deflasi bisa jadi terjadi oleh sebab itu dua hal. Akibat pasokan barang berlebih sehingga menurunkan nilai tukar di area pasaran (sisi supply) atau akibat penurunan permintaan dan juga daya beli publik (sisi demand) sehingga barang/jasa pada bursa tak terserap juga harganya anjlok. Dan beberapa indikator yang dimaksud ada memperlihatkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat.
Sinyalemen Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Ada beberapa data yang dimaksud bisa jadi dijadikan sebagai indikasi untuk mendiagnosa adanya pelemahan daya beli masyarakat, teristimewa dari data perdagangan barang-barang konsumsi yang digunakan ketika ini mengalami penurunan. Pertama, adanya penurunan laju pemasaran sepeda gowes motor baru pada awal tahun ini.
Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dalam awal tahun 2025 menyebutkan transaksi jual beli sepeda gowes motor Januari 2025 turun 5,98% dibandingkan Januari 2024. Rinciannya, perdagangan sepeda gowes motor di dalam Januari 2025 mencapai 557.191 unit, turun dari 592.658 unit pada Januari 2024.
Kedua, turunnya tren perdagangan mobil di tempat awal tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengumumkan capaian transaksi jual beli mobil nasional yang tersebut merosot pada Januari 2025.
Mengacu data terbaru, jumlah agregat total transaksi jual beli mobil secara whole sales sebesar 61.843 unit. Artinya, turun 11,3 persen secara year-on-year (YoY) pada Januari 2025 berbeda dengan periode yang mana serupa tahun 2024 sebanyak 69.758 unit. Sementara itu, perdagangan retail (dari dealer ke konsumen) turun 18,6 persen YoY menjadi 63.858 unit pada Januari 2025, melebihi 78.437 unit pada periode yang mana identik 2024.
