JAKARTA – Menjadi hal yang dimaksud wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidaklah mempunyai power lalu belaka orang biasa pasca tak lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada acara Rakyat Bersuara di area iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tiada punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya bergabung bertanggung jawab melawan beragam fenomena yang digunakan terjadi menjauhi lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian meninjau ada sesuatu yang digunakan enggak beres di area negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang mana sama-sama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih lanjut itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tiada menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini sama-sama Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ketika ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini sudah ada hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang digunakan paling banyak korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang digunakan tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang digunakan sudah pernah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang dimaksud diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tidaklah menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu semata-mata dari lima orang saja, Rp440 triliun balik pada waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh akibat itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang mana normal bila Jokowi bukan lagi memiliki kekuasaan setelahnya purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang mana kita hormati ketika beliau tak lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang tersebut kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
