JAKARTA – Kementerian Koordinator Sektor Maritim lalu Penyertaan Modal (Kemenko Marves) menggalakkan penerapan kebijakan berbasis-bukti warga dapat semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang tersebut menjadi penyulut polusi.
“Dengan data ilmiah, kita bisa saja menjelaskan bahwa hambatan polusi udara adalah permasalahan bersatu dan juga semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat pada pernyataannya, dikutipkan Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Zat Berbahaya Udara Bebas pada Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan apabila polusi udara di dalam Ibukota masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar materi bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia sudah ada menerapkan juga memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi materi bakar yang digunakan berada di area bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan unsur bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang tersebut menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran substansi bakar, seperti sulfur kemudian karbon monoksida, serta nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia sudah pernah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik lalu merencanakan perkembangan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu juga perencanaan yang dimaksud baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation lalu ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan juga riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” kata beliau pada lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang digunakan diselenggarakan Clean Air Asia kemudian ViriyaENB di tempat Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, teristimewa di area sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan kedudukan antara perusahaan yang dimaksud berupaya menghurangi emisinya dengan perusahaan yang dimaksud enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan inovasi perilaku untuk memacu penduduk dapat menciptakan lebih tinggi sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
