JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai urusan politik (parpol) dalam DPRD mengusung calon kepala wilayah (cakada) di tempat Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga ucapan sah yang diperoleh partai di dalam Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang dimaksud juga berlaku pada menjaga kata-kata partai dalam DPR. Karena ada parpol tak bisa saja menyalurkan aspirasi di dalam DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun ia mengungkapkan, MK setiap saat menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen setiap saat ditolak.
“Harusnya (pemahaman mirip juga digunakan di area DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang dimaksud selama ini masih kerap ditolak MK, alasannya setiap saat akibat open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah keseluruhan partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu ia mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di area Pemilihan Umum 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan bisa jadi mengusung calon presiden.
Mengacu untuk putusan MK, Nasrullah melihat, ada pengumuman rakyat yang dimaksud juga terabaikan lantaran partai yang didukung bukan masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, nampaknya kita meninjau akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang digunakan akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang dimaksud digugat Partai Buruh juga Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai urusan politik kontestan pemilihan umum yang mana telah dilakukan memperoleh pernyataan sah di pilpres meskipun bukan memiliki kursi dalam DPRD. Akibatnya, menghurangi nilai pemilihan kepala area yang dimaksud demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, pengumuman sah hasil pilpres menjadi hilang lantaran tidak ada dapat digunakan oleh partai kebijakan pemerintah untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan segera calon kepala area yang digunakan akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK menyampaikan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala area yang tersebut demokratis. Salah satunya dengan membuka kesempatan terhadap semua partai urusan politik kontestan pilpres yang memiliki pernyataan sah di pemilihan umum untuk mengajukan akan segera calon kepala area agar penduduk dapat memperoleh ketersediaan beragam akan segera calon.
