JAKARTA – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai dinamika yang tersebut terjadi antara PKB dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebenarnya dapat dihindari. Hal itu apabila para elite PBNU menjalankan tugas sesuai fungsi mereka sebagai organisasi masyarakat.
Menurut dia, PBNU seharusnya fokus pada isu-isu keagamaan dan juga kebangsaan. “Ada tanggung jawab moral yang tersebut lebih tinggi besar bagi PBNU untuk menjaga keumatan. Bukan malah menceburkan diri ke ranah urusan politik praktis,” katanya.
Sekretaris Fraksi PKB pada MPR juga pengurus PCNU Kota Cianjur ini mengakui ada keterkaitan kultural antara NU kemudian PKB. Tapi secara struktural keduanya jelas terpisah. “Sebagai orang NU kultural lalu struktural, saya paham bahwa PKB berdiri sendiri secara organisasi. Dasar hukum PKB mengacu pada UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011,” ungkapnya.
Secara struktural, lanjut dia, juga tiada ada kaitan formal antara PBNU kemudian PKB. “Dalam Anggaran Dasar lalu Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, tiada ada satu kata pun tentang PKB. Begitu juga sebaliknya, di AD/ART PKB tiada ada pasal-pasal yang dimaksud mendiskusikan struktur PBNU,” tegas Neng Eem.
Meski sudah ada jelas tiada mempunyai hubungan secara organisasi, Neng Eem heran dengan sikap PBNU yang tersebut kerap mempersoalkan arah kebijakan pemerintah PKB. “Dan itu terjadi tiap mendekati pemilu,” ucapnya.
Walaupun tak nyaman dengan memanasnya tensi PKB-PBNU, Neng Eem meyakini ada hikmah setiap peristiwa. “Anggap ini jamu, memang sebenarnya pahit tapi mampu menyembuhkan, memproduksi PKB tambahan kokoh dan juga makin tangguh,” harapnya.
Menyinggung kemungkinan peran penguasa di dalam balik kisruh ini, Neng Eem enggan berspekulasi. “Tapi memang benar banyak pengamat mengawasi seperti itu. Yang jelas PKB dirugikan oleh situasi ini, kalau yang tersebut diuntungkan siapa? tebak sekadar sendiri,” tukasnya.
