Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau bukan (diperpanjang) siapa yang dimaksud mengelolanya? Nah di perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakinkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Nusantara (PTFI) akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.
“Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak ada (diperpanjang) siapa yang digunakan mengelolanya? Nah di perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai,” ujar Bahlil pada Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Tanah Air telah memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan juga 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.
Oleh akibat itu, mendekati perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengungkapkan Negara Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen, sehingga saham Freeport yang digunakan dipegang oleh Indonesia berubah menjadi 61 persen.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengemukakan bahwa berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah ada balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
“Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang dimaksud kita pakai untuk membeli itu, sekarang telah kembali modal. Jadi kita sudah ada untung,” ucapnya.
Selain mengkaji perpanjangan IUPK Freeport lalu rute pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya proses pengolahan lebih lanjut hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang tersebut diperoleh Indonesia.
Kesadaran akan pentingnya pengembangan lebih lanjut inilah yang dimaksud berubah menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dimaksud dibangun oleh PT Freeport Indonesi (PTFI) pada Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelternya 3 miliar dolar AS, dibangun pada Gresik (Jawa Timur),” kata Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesi Tony Wenas menjelaskan Smelter PT Freeport Negara Indonesia dirancang untuk memurnikan 1,7 jt ton konsentrat tembaga per tahun, kemudian sama-sama dengan smelter yang mana dioperasikan PT Smelting, total kapasitas pemurnian mencapai 3 jt ton per tahun.
Smelter yang dimaksud diperkirakan akan menciptakan sekitar 1 jt ton katoda tembaga, 50 ton emas, serta 200 ton perak per tahun.
Artikel ini disadur dari Bahlil: Perpanjangan izin Freeport terbit sebelum Jokowi selesai
