Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berharap insiden serangan siber ke Pusat Fakta Nasional Sementara atau PDNS 2 yang dimaksud menyebabkan masalah pada layanan rakyat tidak ada kembali terulang di kemudian hari.
“Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa jadi terjadi,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2024 seperti diambil Antara.
Untuk itu, ia memohon pemerintah kritis pada melakukan evaluasi terkait dengan insiden serangan siber PDNS 2 guna menemukan pendorong masalahnya.
“Pihak-pihak yang digunakan terkait harus bisa saja melakukan tindakan lanjut yang tersebut konkret supaya ini segera dapat berjalan normal kembali,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keselamatan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto melakukan konfirmasi layanan PDNS 2 pulih bulan ini.
“Ini mengkaji terkait perbuatan lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan rakyat dapat kembali normal pada Juli 2024,” kata Hadi pada jumpa pers ke kantor Menkopolhukam, Ibukota Pusat pada Senin, 1 Juli 2024.
Hadi lalu jajaran Kementerian Komunikasi juga Informatika juga Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mencadangkan PDNS 2 dengan cold site yang mana akan ditingkatkan dengan hot site di Batam.
Jokowi Merespons Desakan agar Budi Arie Mundur
Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ada memberikan jawaban yang mana lugas mengenai desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya imbas PDNS 2 diretas.
“Semuanya sudah ada dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan pabrik sel kendaraan listrik dalam Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 3 Juli 2024.
Jokowi memaparkan pemerintah sudah ada mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional. Jokowi tak memerinci secara detail pada saat ditanya apa evaluasi untuk menguatkan sistem siber. Namun beliau menyatakan yang paling penting ada solusi supaya insiden yang mana identik tiada kembali terjadi.
“Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini adalah terbentuk dalam negara lain, tidak kita saja,” kata Jokowi.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas
